Tim Zona Integritas Kankemenag Kulon Progo Ikuti Bimtek Penilaian ZI Itjen Kemenag RI

Kulon Progo (Kankemenag KP) – Jajaran Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kankemenag  Kulon Progo mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada Selasa, (14/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti bersama di Ruang Riptaloka Kankemenag setempat.

Enam Area Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kankemenag Kulon Progo turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pembangunan ZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta pemahaman satuan kerja terkait mekanisme penilaian pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi penting, di antaranya kebijakan dan mekanisme penilaian internal pembangunan ZI tahun 2026, evaluasi pelaksanaan ZI, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), penyiapan evidence, hingga pengelolaan manajemen risiko, gratifikasi, serta pengaduan masyarakat.

Kepala Kankemenag  Kulon Progo, H. M. Wahib Jamil,S.Ag., M.Pd, turut membersamai tim dan mengungkapkan bahwa  kegiatan ini sangat penting sebagai upaya meningkatkan integritas dan semangat dalam pembangunan zona integritas. “Bimbingan Teknis ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman tim dalam membangun Zona Integritas secara sistematis dan berkelanjutan. Kami berharap seluruh tim tetap semangat dapat mengimplementasikan paparan narasumber guna mewujudkan layanan terbaik pada masyarakat dan pengguna publik yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kankemenag Kulon Progo semakin siap dalam mengembangkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (dpj)