Bersama Kapolsek Safari Jum’at Curhat, Kepala KUA Sentolo Imbau Jaga Masjid dari Politik Praktis

Kulon Progo (KUA Sentolo) – Kepala Kepolisian Sektor Sentolo, AKBP Ngadiran dan jajarannya mengadakan safari Jum’at Curhat di Masjid Kholid bin Walid yang terletak di Kenteng, Demangrejo, Sentolo pada Jumat (03/02/2023). Kegiatan yang didahului dengan shalat Jum’at berjamaah ini merupakan inisiasi dari Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan dan juga dilaksanakan oleh segenap jajaran kepolisian dari Polda DIY, Polres/Polresta, hingga Polsek.
AKBP Ngadiran dalam pengantarnya di hadapan jamaah mengatakan bahwa Polsek menggandeng KUA Sentolo dan instansi lainnya di tingkat kapanewon untuk bersinergi pada kegiatan ini. Harapannya agar setiap pertanyaan, curahan hati, maupun aspirasi dari jamaah dapat ditanggapi oleh instansi yang paling berkompeten.

Masyarakat pada kesempatan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk curhat. Gusjanto, salah satu jamaah menyampaikan curhatnya bahwa beberapa kali terjadi pencurian bawang merah di persawahan. Ia meminta arahan dari Polsek agar kejadian ini bisa dicegah dan diantisipasi serta dapat dicarikan solusi. Kapolsek pun menyampaikan beberapa tips dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan terutama pencurian.

Wildan Isa, Kepala KUA Sentolo yang turut mendampingi Kapolsek juga menyampaikan informasi kepada jamaah yang hadir agar pada tahun 2023 .” Dalam rangka memasuki tahun politik ini segenap masyarakat tetap menjaga persaudaraan dan kerukunan serta tetap menjaga situasi agar tetap kondusif. Di antara upayanya antara lain pengurus tempat ibadah/takmir masjid ataupun mushola didukung jamaah untuk tetap menjaga fungsi tempat ibadah sebagaimana mestinya serta berani menolak keinginan pihak-pihak yang ingin menggunakan tempat ibadah seperti masjid dan mushola sebagai ajang tempat berkampanye maupun menggalang dukungan politis. Hal ini merupakan ketentuan dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Bahkan terdapat sanksi jika ketentuan tersebut dilanggar”, ungkapnya.

Wildan juga menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelaksanaan haji pada 2023, termasuk pengelolaan keuangan haji dan penetapan biaya haji. Harapannya masyarakat tidak resah dengan informasi yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan serta dapat memperoleh informasi yang akurat, pungkasnya.(wil/dpj)