Bangun Sinergi Strategis, Project Leader Simprotas Perkuat Kolaborasi

Kulon Progo (Kankemenag) – Upaya memperkuat inovasi tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi lintas sektor terus dilakukan oleh Project Leader Proyek Perubahan Strategi Integrasi Perencanaan dan Pengendalian Program Prioritas (Simprotas). Pada Kamis (12/11/2026), Project Leader SIMPROTAS, Noer Faidah Maharini, S.Ag., M.S.I., membangun sinergi strategis dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo, Ir. Muh. Aris Nugroho, M.M.A. Agenda bertempat di Ruang Kepala Bapperida Kabupaten Kulon Progo.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperluas jejaring kelembagaan. Sekaligus membangun dukungan dan pertukaran pengetahuan dalam pengembangan Simprotas sebagai inovasi tata kelola perencanaan dan pengendalian program prioritas.

Dalam pertemuan tersebut, Noer Faidah Maharini memaparkan konsep dan arah pengembangan Simprotas sebagai model tata kelola yang mengintegrasikan perencanaan strategis, pengendalian program prioritas, manajemen risiko, pemantauan capaian, serta mekanisme peringatan dini (early warning system). “Model ini dirancang untuk memastikan program prioritas tidak hanya direncanakan dan dilaksanakan. Tetapi juga dikawal secara sistematis melalui identifikasi risiko, langkah mitigasi, dan tindak lanjut yang menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan,” ungkap Noer Faidah.

Menurutnya, tantangan organisasi pemerintahan saat ini tidak cukup dijawab melalui penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja semata. Diperlukan mekanisme pengendalian yang mampu menghubungkan sasaran strategis dengan pelaksanaan program, mengidentifikasi potensi hambatan, serta menghadirkan informasi yang relevan bagi pimpinan dalam menentukan langkah intervensi secara tepat dan responsif.

Bapperida Kabupaten Kulon Progo menjadi mitra strategis dalam pengembangan perspektif tersebut. Mengingat peran dan pengalamannya dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, serta evaluasi pembangunan. Pengalaman pemerintah daerah dalam mengelola siklus pembangunan diharapkan dapat memberikan referensi dan perspektif baru bagi penyempurnaan Simprotas. Khususnya dalam membangun keterpaduan antara perencanaan, pengendalian, dan manajemen risiko.

Lebih lanjut, Project Leader Simprotas menegaskan bahwa inovasi ini tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan aplikasi digital. Melainkan pada transformasi mekanisme tata kelola organisasi. Teknologi merupakan instrumen pendukung untuk mendorong perubahan pola kerja menjadi lebih terintegrasi, antisipatif, responsif, dan berbasis informasi dalam pengambilan keputusan.

“Sinergi ini sekaligus mencerminkan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam menggerakkan perubahan. Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal organisasi. Tetapi juga oleh kemampuan pemimpin membangun jejaring, menggalang dukungan, serta mengoptimalkan pengetahuan dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan,” terangnya.

Melalui penguatan hubungan kelembagaan ini, diharapkan terbuka ruang kolaborasi dan pertukaran praktik baik antara Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menjadi salah satu upaya memperkaya pengembangan SIMPROTAS agar semakin adaptif, aplikatif, dan memiliki peluang untuk dikembangkan pada satuan kerja lainnya.

Langkah ini menegaskan komitmen Project Leader Simprotas dalam mengawal transformasi tata kelola pemerintahan melalui kepemimpinan strategis, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Sehingga program prioritas dapat dikendalikan secara lebih terarah, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Bapperida Kabupaten Kulon Progo, Ir. Muh. Aris Nugroho, M.M.A., menyambut positif pengembangan Simprotas. “Integrasi antara perencanaan, pengendalian, dan manajemen risiko merupakan aspek penting dalam memastikan program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan,” tutur Aris Nugroho.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengembangan Simprotas sebagai inovasi tata kelola yang mendorong penguatan pengendalian program berbasis risiko. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target. Tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai kendala dan mengambil langkah tindak lanjut secara tepat.

Lebih lanjut, Kepala Bapperida memberikan apresiasi terhadap inisiatif pengembangan inovasi yang menghubungkan proses perencanaan dengan pengendalian secara lebih sistematis. “Pertukaran pengalaman dan pengetahuan antarlembaga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkuat praktik tata kelola pemerintahan. Baik di lingkungan Kementerian Agama maupun pemerintah daerah,” pungkasnya. (nur/abi).

#KementerianSemuaAgama
#MakinDigitalMenjangkauUmat